PENDAHULUAN (Pengantar Perkuliahan Hukum Pidana)

Handout Hukum Pidana

Dosen Pengampu: Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.

PENDAHULUAN

(Pengantar Perkuliahan Hukum Pidana)

Kontrak belajar dan Outline Mata Kuliah

a. Mata kuliah Hukum Pidana dan mata kuliah prasyaratnya.

b.

Time line

c. Bobot prosentase penilaian

d. Tugas

e. Referensi

f. Waktu perkuliahan

Dalam pembelajaran hukum, kita dihadapkan pada anggapan-anggapan yang

mengikat perbuatan sesorang dalam masyarakat. Anggapan-anggapan itu memberi

petunjuk sesorang bagaimana ia harus berbuat atau tidak berbuat. Anggapan-anggapan

itu disebut norma atau kaidah. Norma mengandung apa yang diharapkan dan apa yang

tidak diharapkan. Di belakang norma ada nilai (value) yang diartikan sebagai ukuran

yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat untuk menetapkan apa yang

benar atau yang baik.

Tiap masyakarat menghendaki agar norma itu dipatuhi (das sollen), walaupun

dalam kenyataannya tidak semua orang mematuhinya (das sein). Agar norma itu

dipatuhi, maka masyakarat mengenakan sanksi, baik sanksi positif maupun sanksi

negatif.

Salah satu bentuk norma adalah norma hukum. Norma hukum mempunyai ciri

dapat dipaksakan berlakunya. Norma hukum itu kemudian dirumuskan dalam bentuk

peraturan hukum, yang meliputi hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain. Oleh

karena itu, setiap pasal dalam peraturan hukum itu didasari adanya suatu norma dan

nilai yang ada di masyarakat.

Bagaimanakah norma dan nilai yang mendasari Pasal 338 KUHP?

Pengertian hukum pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu

negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (yang

dilarang) dengan disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi yang

melanggar larangan tersebut.

b. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yang telah diancamkan

c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana

itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melanggar larangan

tersebut. (Mulyatno)

Dalam arti bekerjanya, hukum pidana dibedakan:

a.

hukum pidana objektif (ius poenale) yang meliputi hukum pidana materiel

(peraturan tentang syarat bilamanakah, siapakah, dan bagaimanakah

sesuatu itu dapat dipidana), serta hukum pidana formil (hukum acara

pidana: hukum yang mengatur tentang cara hukum pidana materiel dapat

dilaksanakan).

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

1

Handout Hukum Pidana

Dosen Pengampu: Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.

b.

hukum pidana subjektif (ius puniendi) yaitu hukum yang memberikan

kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan, dan

melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat

yang ditunjuk untuk itu. (Bambang Poernomo)

Dalam redaksi yang lain Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana objektif

(ius poenale) adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan

yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yag berupa pidana.

Sedangkan hukum pidana subjektif (ius peniendi) adalah hak dari negara atau

alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap

perhadap perbuatan tertentu.

Kedudukan Hukum Pidana dalam Tata Hukum Indonesia

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan aturan hukum di

Indonesia. Di samping hukum pidana, terdapat aturan-aturan hukum yang lain,

seperti hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan

lain-lain. Hukum pidana termasuk dalam golongan hukum publik, karena

mengatur tentang hubungan antara negara dengan perseorangan.

Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup

kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan

fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari

perbuatan yang hendak merusaknya. Dengan demikian hukum pidana itu

menanggulangi perbuatan jahat yang hendak merusak kepentingan hukum

seseorang, masyarakat, atau negara.

Pidana berarti nestapa atau penderitaan. Jadi, hukum pidana merupakan

hukum yang memberikan sanksi berupa penderitaan atau kenestapaan bagi

orang yang melanggarnya. Karena sifat sanksinya yang memberikan penderitaan

inilah hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remidium atau obat yang

terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lain

tidak mampu

menanggulangi perbuatan yang merugikan.

Dalam pengenaan sanksi hukum pidana terdapat hal yang tragis sehingga

hukum pidana dikatakan sebagai “pedang bermata dua”. Maksudnya, satu sisi

hukum pidana melindungi kepentingan hukum (korban) namun dalam sisi yang

lain, pelaksanaannya justru melakukan penderitaan terhadap kepentingan

hukum (pelaku).

Tujuan Hukum Pidana

Sebagaimana dinyatakan oleh Tirtaamidjaja, bahwa tujuan hukum pidana

adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan ini merupakan tujuan

umum, yang jika dijabarkan lebih lanjut terdapat aliran yang berbeda.

a. Aliran klasik berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk

melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Aliran ini muncul

pertama kali saat hukum pidana modern dikenal dan dipengaruhi oleh

sejarah Revolusi Perancis. Kasus Jean Calas te Toulouse yang dipidana mati

karena dituduh membunuh anaknya sendiri, Mauriac Antoine Calas, menjadi

dasar bagi Beccaria, JJ Rousseau, dan Montesquieu berpendapat agar

kekuasaan raja dibatasi oleh hukum (pidana) tertulis.

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2

Handout Hukum Pidana

Dosen Pengampu: Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.

b.

Aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi

masyarakat dari kejahatan. Aliran modern ini mendapat pengaruh dari ilmu

kriminologi.

Sumber-sumber Hukum Pidana Indonesia

Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) yang aslinya berbahasa Belanda

(Wetboek van

Strafrecht). Dapat dikatakan bahwa KUHP adalah hukum pidana umum karena

berlaku bagi setiap orang.

Di samping hukum pidana umum, terdapat hukum pidana khusus, yaitu

hukum pidana yang mengatur golongan-golongan tertentu atau terkait dengan

jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sumber hukum pidana khusus di Indonesia di

antaranya KUHP Militer, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur

pidana di luar KUHP seperti UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15/2002

jo. UU No. 25/2003), UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No.

20/2001), UU Tindak Pidana Psikotropika (UU No. 5/1997), UU Tindak Pidana

Narkotika (UU No. 22/1997), dan lain-lain.

Gambaran hukum pidana Indonesia:

Buku I KUHP

Aturan Umum

Pasal 1-103, Bab 1-9

berlaku bagi

Buku II KUHP

Kejahatan

Pasal 104 - 488

berlaku bagi

Buku III KUHP

Pelanggaran

Pasal 489 - 569

berlaku bagi

(kecuali ditentukan lain)

Hukum Pidana Khusus

(Aturan Pidana dalam UU di luar

KUHP)

UU Narkotika, UU Psikotropika,

UU Terorisme, UU HAM, UU

KDRT, UU Pencucian Uang, dll

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3

Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF to Word.

You can only convert 3 pages with the trial version.

To get all the pages converted, you need to purchase the software from:

http://www.anypdftools.com/buy/buy-pdf-to-word.html

SILABUS HUKUM ADAT II

BY ADMIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1. Identitas

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Adat II

2. Kode Mata Kuliah :

3. Bobot : 2 SKS

4. Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI)

5. Program Studi : Ilmu Hukum (IH)

6. Elemen Kompetensi : MKK

7. Jenis Kompetensi : Utama (Inti Khusus)

8. Alokasi waktu : 1400 menit

B. Unsur-unsur Silabus

Standar Kompetensi :

Mahasiswa dapat memahmi dan menjelaskan tentang hukum perdata dan pidana adat sebagai hukum yang tidak tertulis di antara bermacam-macam hukum yang ada di dunia ini, memahami tempat dan kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan hubungan hukum adat dengan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di Indonesia.

No.	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok	Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Sumber Belajar	Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Mahasiswa mamahami tujuan, kompetensi dasar, indikator, pokok bahasan, aktivitas pembelajaran dan rujukan mata kuliah hukum adat II	Mahasiswa dapat mengikuti seluruh proses perkuliahan hukum adat II sesuai dengan SAP dan kontrak belajar	SAP dan kontrak belajar	Ceramah dan tanya jawab	I00 menit	Kurikulum dan silabi	-
02	Mahasiswa dapat menjelaskan tantang hukum kekeluargaan adat	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang: 1. Hubungan anak dengan orang tuanya 2. hubungan anak dengan kerabatnya 3. Pemeliharaan anak yatim 4.Pengambilan/pengangkatan anak	Hubungan anak dengan orang tuanya, kerabantnya, pemeliharaan anak yatim, dan pengambilan dan pengangkatan anak	§ Ceramah § Presentasi makalah § diskusi	100 menit	Iman Sudiyat, Asas-asasHukum Adat Bekal Pengantar, Hukum Adat Bekal Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1978 Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1988 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asasa-asas Hukum Adat, Jakarta, Gunung Agung, 1995	1. Keaktifan dalam kelas (a) kehadiran, dan (b) diskusi. 2. Tugas-tugas (a) Book review, dan/atau paper. 3. UTS dan UAS
03	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang dasar-dasar umum perkawinan adat	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang : 1. Pengertian perkawinan 2. Perkawinan tanpa lamaran dan tanpa pertunangan 3. Sistem perkawinan dapt	Pengertian perkawinan adat, perkawinan tanpa lamaran dan pertuanangan, dan sistem perkawinan adat	sda	100 menit	Sda, dan Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat,Bandung, Alumni, 1980; Muchlis Marwan dan Andri Astitu Prastowo, Pengantar Hukum Adat (Humum Adat I) Modol I Surakarta, UNS, 1990	sda
04	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang bentuk-bentuk perkawinan adat, perceraian dan akibatnya	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang 1. Perkawinan dalam pelbagai sifat kekeluargaan 2. Asas-asas perkawinan 3. Perkawinan anak2 4. Perceraian dan akibat- akibatanya	Sistem perkawinan adat. perkawinan anak-anak, perceraian dan akibatnya	sda	100 menit	sda	sda
05	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang harta dalam perkawinan	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang: 1. Harta dalam perkawinan 2. Pemisahan harta dalam 4 golongan	Harta dalam perkawinan dan macam-macamnya	sda		sda	sda
06	.Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hukum waris adat	Mahasiswa mampu menjelaskan: 1.Pengertian dan sifat/corak hukum adat waris 2. Sistem pewarisan menurut hukum adat 3. Asas-asas pewarisan	Pengertian, sifat/corak hukum adat waris, sistem pewarisan adar, dan asas-asas hukum adat waris	sda	100 menit	Sda Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Alumni, 1980	sda
07	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hukum waris adat	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang 1. Penggolongan ahli waris 2. Hutang si pewaris 3. Biaya penguburan	Penggelongan ahli waris, hutang si pewaris, dan biaya penguburan	sda	100 menit	sda	sda
08	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hukum Tanah Adat	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang: 1. Hak ulayat/pertuanan, dan hak purba 2. Hubungan hak ulayat dengan hak perorangan 3. Keduukan hak ulayat dalam UUPA	Pengertian hak ulayat/pertuanan, dan hak purba, hubungan hak ulayat dan hak perorangan, dan kedudukan hak ulayat dalam UUPA	sda	100 menit	Muchlis Marwan dan Andri Astitu Prastowo, Pengantar Hukum Adat (Humum Adat I) Modol I Surakarta, UNS, 1990 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asasa-asas Hukum Adat, Jakarta, Gunung Agung, 1995	sda
09	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hukum tanah adat	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang : 1. Hak perorangan 2. Transaksi tanah, dan 3. transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah	Hak perorangan, transaksi tanah, dan transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah	sda	sda	sda	sda
10	5 Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hukum delik adat	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang: 1. Pengertian hukum delik adat 2. Subyek hukum delik adat 3. lahirnya delik dapt 4. Sistem hukum delik adat	Pengertian hukum delik adat, subyek hukum delik adat, lahirnya delik adapt, dan sistem hukum delik dapt	sda	100 menit	Muchlis Marwan dan Andri Astitu Prastowo, Pengantar Hukum Adat (Humum Adat I) Modol I Surakarta, UNS, 1990 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asasa-asas Hukum Adat, Jakarta, Gunung Agung, 1995	sda
11	6 Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Delik Adat	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang : 1. Aliran fikiran tradisonal 2. Akibat delik adat 4. Petugas hukum di dalam perkara adat 5. Perbedaan delik adat dan delik di dalam Kitab UU Hukum Pidana	Aliran fikiran tradisonal, akibat delik adat, petugas hukum dalam perkara adapt, dan perbedaan delik di dalam adapt dan di dalam Kitab UU Hukum Pidana	sda	100 menit	Muchlis Marwan dan Andri Astitu Prastowo, Pengantar Hukum Adat (Humum Adat I) Modol I Surakarta, UNS, 1990 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asasa-asas Hukum Adat, Jakarta, Gunung Agung, 1995 Iman Sudiyat, Hukum Adat Skesta Asas, Yogyakarta, Liberty, 1981 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat,Bandung, Alumni, 1980
12	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang saling hunungan antara hukum adat dan Hukum Islam	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang: 1. teori Receitio in complexu 2. teori Receptie 3. teori recetie exit/acontrario	Teori Receitio in complexu, teori Receptie, dan teori recetie exit/acontrario	sda	100 menit	sda	sda
13	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hukum adat dan hukum Islam dan pada pasca kemerdekaan Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang: 1. Persolan-persolan hukum pada masa kemerdekaan Indoensia 2. contoh pergumulan hukum Islam dan hukum adat pada masa kini	Persolan-persolan hukum pada masa kemerdekaan Indoensia contoh pergumulan hukum Islam dan hukum adat pada masa kini	Book review dan presentasi	100 menit	Ratno Lukito, Pergumulan Hukum Islam dan hukum adat di Indonesia,Jakarta, INIS, 1998	sda
14	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hukum relevansi hukum adat dengan modernisasi hukum Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskantentang 1. Relevansi hukum adat dengan modernisasi hukum Indonesia 2. Sumbangan hukum adat bagi pembentukan hukun nasional	Relevansi hukum adat dengan modernisasi hukum Indonesia Sumbangan hukum adat bagi pembentukan hukun nasional	Book review dan presentasi	100 menit	M.,Syamsudin, dkk. Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Yogyakarta, F.H. UII Yogyakarta, 1998	sda

C. Integrasi dan Interkoneksi

a. Mata Kuliah Pendukung

i. Hukum Perdata

ii. Hukum Islam

iii. Kitab UU Hukum Pidana

iv. Antropologi Hukum

b. Level Integrasi dan interkoneksitas

a. Level Materi

b. Level Metodologi

3. Proses Integrasi dan Interkoneksitas

Topik bahasan tertentu dalam hokum adat diintegrasikan dengan topik bahasan yang sama dalam hukum yang lain, seperti hukum perkawinan dan kewarisan, sepanjang memungkinakan, maka diintegrasikan. Namun terhadap topik bahasan yang tidak mungkin diintegrasikan maka diinterkoneksikan, seperti delik hukum adat, kedudukan dan fungsi tanah dalam hukum adat, macam-macam transaksi tanah adat, dan lain sebagainya, hanya dapat diinterkoneksikan.

Penyusun	Disahkan oleh Kaprodi Ilmu Hukum	Disahkan oleh Pembantu Dekan I Bidang Akadermik
Drs. Abd. Halim, M.Hum	Ahmad Bahij, S.H., M.Hum	Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag