Handout Hukum Pidana
Dosen Pengampu: Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.
PENDAHULUAN
(Pengantar Perkuliahan Hukum Pidana)
Kontrak belajar dan Outline Mata Kuliah
a. Mata kuliah Hukum Pidana dan mata kuliah prasyaratnya.
b.
Time line
c. Bobot prosentase penilaian
d. Tugas
e. Referensi
f. Waktu perkuliahan
Dalam pembelajaran hukum, kita dihadapkan pada anggapan-anggapan yang
mengikat perbuatan sesorang dalam masyarakat. Anggapan-anggapan itu memberi
petunjuk sesorang bagaimana ia harus berbuat atau tidak berbuat. Anggapan-anggapan
itu disebut norma atau kaidah. Norma mengandung apa yang diharapkan dan apa yang
tidak diharapkan. Di belakang norma ada nilai (value) yang diartikan sebagai ukuran
yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat untuk menetapkan apa yang
benar atau yang baik.
Tiap masyakarat menghendaki agar norma itu dipatuhi (das sollen), walaupun
dalam kenyataannya tidak semua orang mematuhinya (das sein). Agar norma itu
dipatuhi, maka masyakarat mengenakan sanksi, baik sanksi positif maupun sanksi
negatif.
Salah satu bentuk norma adalah norma hukum. Norma hukum mempunyai ciri
dapat dipaksakan berlakunya. Norma hukum itu kemudian dirumuskan dalam bentuk
peraturan hukum, yang meliputi hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain. Oleh
karena itu, setiap pasal dalam peraturan hukum itu didasari adanya suatu norma dan
nilai yang ada di masyarakat.
Bagaimanakah norma dan nilai yang mendasari Pasal 338 KUHP?
Pengertian hukum pidana
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu
negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (yang
dilarang) dengan disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi yang
melanggar larangan tersebut.
b. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan
c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana
itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melanggar larangan
tersebut. (Mulyatno)
Dalam arti bekerjanya, hukum pidana dibedakan:
a.
hukum pidana objektif (ius poenale) yang meliputi hukum pidana materiel
(peraturan tentang syarat bilamanakah, siapakah, dan bagaimanakah
sesuatu itu dapat dipidana), serta hukum pidana formil (hukum acara
pidana: hukum yang mengatur tentang cara hukum pidana materiel dapat
dilaksanakan).
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1
Handout Hukum Pidana
Dosen Pengampu: Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.
b.
hukum pidana subjektif (ius puniendi) yaitu hukum yang memberikan
kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan, dan
melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat
yang ditunjuk untuk itu. (Bambang Poernomo)
Dalam redaksi yang lain Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana objektif
(ius poenale) adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan
yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yag berupa pidana.
Sedangkan hukum pidana subjektif (ius peniendi) adalah hak dari negara atau
alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap
perhadap perbuatan tertentu.
Kedudukan Hukum Pidana dalam Tata Hukum Indonesia
Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan aturan hukum di
Indonesia. Di samping hukum pidana, terdapat aturan-aturan hukum yang lain,
seperti hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan
lain-lain. Hukum pidana termasuk dalam golongan hukum publik, karena
mengatur tentang hubungan antara negara dengan perseorangan.
Fungsi Hukum Pidana
Menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup
kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan
fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari
perbuatan yang hendak merusaknya. Dengan demikian hukum pidana itu
menanggulangi perbuatan jahat yang hendak merusak kepentingan hukum
seseorang, masyarakat, atau negara.
Pidana berarti nestapa atau penderitaan. Jadi, hukum pidana merupakan
hukum yang memberikan sanksi berupa penderitaan atau kenestapaan bagi
orang yang melanggarnya. Karena sifat sanksinya yang memberikan penderitaan
inilah hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remidium atau obat yang
terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lain
tidak mampu
menanggulangi perbuatan yang merugikan.
Dalam pengenaan sanksi hukum pidana terdapat hal yang tragis sehingga
hukum pidana dikatakan sebagai “pedang bermata dua”. Maksudnya, satu sisi
hukum pidana melindungi kepentingan hukum (korban) namun dalam sisi yang
lain, pelaksanaannya justru melakukan penderitaan terhadap kepentingan
hukum (pelaku).
Tujuan Hukum Pidana
Sebagaimana dinyatakan oleh Tirtaamidjaja, bahwa tujuan hukum pidana
adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan ini merupakan tujuan
umum, yang jika dijabarkan lebih lanjut terdapat aliran yang berbeda.
a. Aliran klasik berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk
melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Aliran ini muncul
pertama kali saat hukum pidana modern dikenal dan dipengaruhi oleh
sejarah Revolusi Perancis. Kasus Jean Calas te Toulouse yang dipidana mati
karena dituduh membunuh anaknya sendiri, Mauriac Antoine Calas, menjadi
dasar bagi Beccaria, JJ Rousseau, dan Montesquieu berpendapat agar
kekuasaan raja dibatasi oleh hukum (pidana) tertulis.
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2
Handout Hukum Pidana
Dosen Pengampu: Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.
b.
Aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi
masyarakat dari kejahatan. Aliran modern ini mendapat pengaruh dari ilmu
kriminologi.
Sumber-sumber Hukum Pidana Indonesia
Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) yang aslinya berbahasa Belanda
(Wetboek van
Strafrecht). Dapat dikatakan bahwa KUHP adalah hukum pidana umum karena
berlaku bagi setiap orang.
Di samping hukum pidana umum, terdapat hukum pidana khusus, yaitu
hukum pidana yang mengatur golongan-golongan tertentu atau terkait dengan
jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sumber hukum pidana khusus di Indonesia di
antaranya KUHP Militer, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur
pidana di luar KUHP seperti UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15/2002
jo. UU No. 25/2003), UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No.
20/2001), UU Tindak Pidana Psikotropika (UU No. 5/1997), UU Tindak Pidana
Narkotika (UU No. 22/1997), dan lain-lain.
Gambaran hukum pidana Indonesia:
Buku I KUHP
Aturan Umum
Pasal 1-103, Bab 1-9
berlaku bagi
Buku II KUHP
Kejahatan
Pasal 104 - 488
berlaku bagi
Buku III KUHP
Pelanggaran
Pasal 489 - 569
berlaku bagi
(kecuali ditentukan lain)
Hukum Pidana Khusus
(Aturan Pidana dalam UU di luar
KUHP)
UU Narkotika, UU Psikotropika,
UU Terorisme, UU HAM, UU
KDRT, UU Pencucian Uang, dll
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3
Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF to Word.
You can only convert 3 pages with the trial version.
To get all the pages converted, you need to purchase the software from:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar